MARHAEN.ID – Halut : Akhir-akhir ini persoalan Minyak Tanah menjadi perbincangan terdepan di berbagai media massa. Minyak Tanah yang masih menjadi kebutuhan penting, telah menjadi keresahan serius dikalangan masyarakat.
Mulai dari tidak kebagian kuota, persoalan kelangkaan, sampai dengan maraknya penyelewengan oleh oknum-oknum yang memperdagangkan secara bebas demi keuntungan pribadi. Hal ini juga tidak terlepas mendapat sorotan dari salah satu pimpinan OKP Halmahera Utara.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Halmahera Utara (GMNI Halut), Erik Sibu, mengatakan Polemik ini bermula dari proses pergantian ratusan pangkalan Minyak Tanah (Mitan) oleh pemerintah daerah melalui bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra). Hal inilah yang membawa pro kontra dan menjadi sorotan publik.
Menurut Erik, walaupun tindakan pergantian pangkalan Mitan telah dibenarkan oleh Bupati Halut bahwa itu sudah sesuai prosedur, tetapi
proses pergantian tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan kegaduhan di kalangan masyarakat khususnya pemilik pangkalan lama.
“Meskipun pergantian pangkalan Mitan adalah kewenangan Pemda melalui Kabag Kesra, yang kami inginkan adalah tranparansi dan akuntabel agar tidak menjadi kegaduhan dimasyarakat terutama pemilik pangkalan mitan yang lama,” ujarnya, Rabu (18/6/2025).
Erik berharap pergantian pangkalan Mitan dari yang lama ke yang baru tersebut tidak ada unsur kepentingan politik didalamnya. Karena itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan pemerintahan.
“Kami berharap jangan ada kepentingan politik didalam pergantian pangkalan Mitan, karena bagaimana pun mereka (pemilik pangkalan Minyak Tanah lama) adalah rakyat yang punya hak yang sama,” sambung Erik.
Jauh yang lebih mendasar Erik menekankan bahwa pemerintah daerah dalam ini pihak Kesra maupun DPRD harus memastikan Mitan sampai tepat sasaran di masyarakat.
“Pemerintah daerah hanya diberikan kewenangan untuk mengurus rakyat dan jangan sekali-kali langkahi itu. Mintan sebagai komoditas penting harus bisa dipastikan tiba dengan selamat di tangan rakyat. Sebab Subsidi Mitan ini adalah milik rakyat, jangan jadikan ajang kepentingan mencari suaka,” tandas Ketua GMNI Halut tersebut. (Red)
