MARHAEN.ID – Binjai : Isu seputar distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan pertalite di beberapa SPBU di Kota Binjai belakangan ini menjadi perhatian kalangan mahasiswa. Mereka menilai perlunya peningkatan pengawasan guna memastikan BBM subsidi benar-benar disalurkan tepat sasaran.
Ketua DPC GMNI Binjai, Windi Tanjung, menyampaikan bahwa masih ditemukannya pola pembelian BBM subsidi secara berulang oleh kendaraan yang sama, namun dengan identitas barcode berbeda, perlu menjadi perhatian semua pihak.
“Ada fenomena kendaraan yang kembali beberapa kali untuk pengisian BBM subsidi. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait mekanisme pengawasan dan validasi data di SPBU,” ujar Windi, Kamis (19/6/2025).
Menurut Windi, penting bagi semua pihak untuk memastikan distribusi BBM subsidi tidak keluar dari peruntukannya. Ia menyebutkan, kendaraan dengan tangki tambahan atau modifikasi juga sering terlihat melakukan pengisian di sejumlah SPBU.
“BBM subsidi harus dinikmati oleh mereka yang benar-benar berhak. Oleh karena itu, sistem pengawasan dan pendataan perlu diperkuat agar tidak ada penyalahgunaan,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Windi menyebut pihaknya bersama sejumlah elemen mahasiswa akan menggelar aksi damai dalam waktu dekat. Tujuannya adalah mendorong pihak kepolisian dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan serta evaluasi terhadap distribusi BBM subsidi di Binjai.
“Melalui aksi damai ini, kami ingin menyampaikan aspirasi agar dibentuk tim pemantau independen atau lintas sektor untuk menjaga integritas penyaluran BBM subsidi di daerah ini,” ucapnya.
Windi juga mengimbau kepada seluruh pengelola SPBU di Binjai agar terus menjaga komitmen dalam menyalurkan BBM subsidi secara akuntabel dan transparan.
Menurutnya, hal ini penting demi menjaga kepercayaan publik serta mendukung upaya pemerintah dalam memastikan keadilan energi.
Diketahui, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi merupakan tanggung jawab bersama, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. BBM subsidi mengandung unsur anggaran negara, sehingga penggunaannya harus terarah dan tepat sasaran. (*)
