TANGGERANG – MARHAEN.ID : Proses hukum terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kini memasuki babak akhir. Setelah sidang duplik yang digelar Jumat pekan lalu, publik kini menanti putusan majelis hakim pada Jumat mendatang. Di tengah tekanan opini publik dan aroma politisasi yang kian kentara, satu hal harus menjadi pegangan: hakim adalah pelayan keadilan, bukan pelaksana kehendak penguasa.
Ahmad Yandi Khadafi, tokoh nasionalis marhaenis dari Persatuan Alumni GMNI (PA GMNI), menegaskan bahwa kasus yang menjerat Hasto telah menunjukkan pola klasik kriminalisasi terhadap tokoh ideologis yang konsisten menjaga garis nasionalisme kerakyatan.
“Bung Hasto bukan sekadar tokoh. Ia adalah simbol ideologis perlawanan terhadap kekuasaan yang menyeleweng dari cita-cita Proklamasi. Ketika kekuasaan panik, maka hukum dijadikan alat. Tapi hakim harus menolak itu. Hakim harus tegak lurus pada keadilan,” tegas Yandi, Rabu (23/7/2025).
Ia menyebut bahwa duplik Hasto yang dibacakan Jumat lalu telah memperlihatkan argumen hukum yang kokoh, rasional, dan jauh dari nuansa manipulatif. Justru yang terlihat, menurut Yandi, adalah kegamangan para penuduh yang tak mampu menunjukkan bukti materiil yang relevan.
“Bung Hasto menunjukkan bahwa ia bukan hanya membela dirinya. Ia sedang membela martabat hukum. Hakim harus melihat ini sebagai pertarungan antara keadilan dan kepentingan, bukan antara individu dan negara,” lanjutnya.
Sebelumnya, dalam pernyataannya usai sidang duplik Jumat lalu, Hasto Kristiyanto dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak sedang memohon, melainkan menuntut agar hukum ditegakkan tanpa kompromi terhadap tekanan politik.
“Saya hadir di ruang sidang ini bukan untuk sekadar menyelamatkan diri, tapi untuk menjaga agar hukum tetap menjadi milik rakyat. Kita menolak hukum yang bisa dibeli. Kita menolak pengadilan yang tunduk pada tekanan. Jumat depan adalah ujian: apakah hukum kita masih berdaulat,” ujar Hasto penuh keyakinan.
Untuk itu, Ahmad Yandi Khadafi menegaskan bahwa PDI Perjuangan dan seluruh kekuatan nasionalis memandang sidang putusan mendatang sebagai momen penentu — apakah hukum di Indonesia masih memiliki nyali untuk berdiri diatas kebenaran, atau telah dikooptasi sepenuhnya oleh kekuasaan.
“Kalau hakim gagal berpihak pada keadilan, maka rakyat yang akan mengambil alih sejarah. Karena dalam sejarah bangsa ini, selalu ada satu kekuatan yang tak bisa dibungkam: kekuatan rakyat yang marah. Dan ingat, kekuatan itu tidak pernah kalah,” tutupnya dengan penuh penegasan. (*)
