SAMARINDA – MARHAEN.ID : Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong upaya konsolidasi bersama di daerah untuk mendesak pemerintah membatalkan kebijakan terkait pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
Ketua PA GMNI Kaltim Mis Heldy Zahry menjelaskan kebijakan pemotongan DBH oleh pemerintah pusat sangat tidak adil bagi daerah, khususnya Kalimantan Timur yang dari dulu menjadi salah satu penopang keuangan negara lewat hasil bumi.
“Kalau mau jujur, pusat ini keterlaluan. Kita ini cuma jadi sapi perah. Parahnya lagi, susunya diambil, giliran mau makan, rumput disuruh cari sendiri,” katanya, Selasa (7/10/2025).
Heldy sapaan akrabnya, menjelaskan selama ini masyarakat Kaltim sudah menjadi warga negara yang sangat baik dengan mengikuti semua kemauan pusat, sembari mengorbankan apa yang seharusnya menjadi hak bagi daerah.
“Atas nama NKRI tentunya kita wajib saling bergotong-royong dalam rangka distribusi kesejahteraan yang merata, seperti batu bara, minyak dari Kaltim di pakai untuk menopang pembangunan wilayah NKRI lainnya. Tetapi, kita juga jangan dilupakan dong. Masa dari Kubar ke Samarinda harus berlumpur-lumpur, berkendara belasan jam karena jalan rusak,” lanjutnya.
Eksponen 98 itu menilai sejauh ini banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa melihat situasi objektif yang terjadi pada masyarakat.
“Pemerintah kita minta peka lah. Kita masih berusaha mengerti ini bahwa ada program unggulan mereka yang coba dikerjakan, tetapi jangan juga karena program unggulan pemerintah, hal yang mendasar bagi rakyat justru dihilangkan,” tekan Heldy.
Sejauh ini suara penolakan dan ajakan konsolidasi bersama sudah digaungkan oleh berbagai elemen masyarakat di Kalimantan Timur. Untuk itu, PA GMNI Kaltim pun menyambut baik serta ikut mendorong upaya perlawanan menolak pemotongan DBH.
“PA GMNI Kaltim terbuka atas ajakan, bahkan kita juga mengajak ke seluruh warga, organisasi lintas sektor untuk ikut bersama-sama memperjuangkan hak kita,” pungkas Heldy. (*)
