BUSEL – MARHAEN.ID : Isu dugaan manipulasi dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Buton Selatan (Busel) mulai mencuat ke publik dan menjadi sorotan dari organisasi kemahasiswaan yakni GMNI.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Baubau menyoroti adanya indikasi ketidaktransparanan, bahkan mempertanyakan integritas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.
Sejumlah laporan masyarakat menyebutkan adanya dugaan intervensi dan permainan dalam seleksi PPPK, mulai dari proses administrasi hingga tahap akhir pengangkatan.
DPC GMNI Baibau menilai hal ini mencederai semangat reformasi birokrasi dan prinsip merit system yang seharusnya dijunjung tinggi dalam rekrutmen aparatur sipil negara.
Ketua DPC GMNI Baubau La Ode Ahmad Faisal, dalam keterangan persnya menegaskan bahwa dugaan praktik manipulasi ini harus segera diusut secara transparan.
“Kalau benar ada intervensi atau kecurangan dalam seleksi PPPK, itu bukan hanya merugikan peserta yang berkompetisi secara sehat, tetapi juga mencoreng integritas BKD sebagai lembaga penyelenggara,” kata Faisal, Kamis (2/10/2025).
GMNI juga mendesak Bupati Buton Selatan untuk mengambil sikap tegas dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala BKD.
“Jangan sampai publik menilai pemerintah daerah tutup mata. Integritas pejabat publik dipertaruhkan di sini,” sambung Faisal.
Analisis Publik: Siapa Diuntungkan, Siapa Dirugikan?
Menurut GMNI Baubau, dugaan manipulasi dalam pengangkatan PPPK di Busel tidak hanya menimbulkan keresahan di kalangan peserta seleksi, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang diuntungkan dari praktik ini?
“Jika benar terjadi manipulasi, pihak yang paling diuntungkan adalah mereka yang memiliki kedekatan dengan oknum tertentu di birokrasi atau akses ke jalur “belakang”. Mereka bisa mendapatkan posisi tanpa harus bersaing secara adil,” tambah Faisal.
Sebaliknya, yang paling dirugikan adalah peserta seleksi yang mengikuti prosedur normal. Mereka kehilangan kesempatan meski memiliki kompetensi karena proses rekrutmen tidak lagi mengedepankan merit system, melainkan lebih condong pada praktik like and dislike.
Tak hanya peserta, pemerintah daerah juga ikut menanggung kerugian citra. Kepercayaan publik terhadap BKD dan institusi pengelola kepegawaian bisa menurun tajam, yang pada akhirnya berimbas pada kualitas pelayanan publik.
GMNI memperingatkan bahwa jika dugaan ini dibiarkan tanpa penindakan tegas, budaya nepotisme dan praktik manipulatif akan semakin mengakar. Hal ini berpotensi menular ke rekrutmen berikutnya, bahkan memengaruhi mentalitas ASN di Buton Selatan.
“Kasus dugaan manipulasi pengangkatan PPPK ini menjadi sorotan serius ditengah tingginya harapan masyarakat terhadap transparansi rekrutmen aparatur. Jika terbukti benar, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah daerah bisa semakin terkikis,” tandas Faisal.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BKD Buton Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
Publik masih menantikan klarifikasi terbuka guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi aparatur sipil negara di daerah ini. (*)
