MARHAEN.ID – Jakarta : Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan (Jaksel) mengeluarkan pernyataan sikap tegas berjudul “Potong Satu Generasi: Bersihkan Pemerintahan Militer dari Warisan Orde Baru dan Pecat Semua Pejabat Rezim Dinasti!”.
Dalam pernyataan tersebut, GMNI Jaksel mengecam keras dominasi generasi tua yang dianggap menghambat reformasi dan demokrasi pasca-1998, Kamis (16/6/2025).
Tuntutan Revolusioner dan Kritik terhadap Rezim Jokowi
Ketua GMNI Jakarta Selatan, Dendy, menyatakan bahwa Indonesia tidak akan maju selama elit politik dan militer masih dikuasai oleh tokoh-tokoh warisan Orde Baru yang korup dan otoriter.
“27 tahun reformasi, kita justru melihat pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Jokowi, yang diharapkan membawa perubahan, malah membangun dinasti politik dan melemahkan institusi anti-korupsi seperti KPK,” tegas Dendy.
GMNI Jakarta Selatan menilai pemerintahan saat ini telah gagal mewujudkan janji reformasi, dengan indikasi:
– Pelemahan KPK melalui revisi UU yang mengurangi independensinya.
– Represi terhadap kebebasan berpendapat dan kriminalisasi aktivis.
– Oligarki ekonomi yang menguasai proyek-proyek strategis.
– Pelanggaran hak-hak rakyat kecil, termasuk penggusuran dan ketimpangan agraria.
10 Tuntutan GMNI Jakarta Selatan
Organisasi ini mendesak pemerintah dan DPR untuk segera:
1. Tolak pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
2. Usut tuntas pelanggaran HAM masa lalu.
3. Adili Jokowi dan makzulkan Gibran Rakabuming.
4. Copot Kapolri karena dianggap gagal menegakkan hukum.
5. Wujudkan sandang, pangan, dan papan murah serta sejahterakan petani.
6. Laksanakan reforma agraria sejati.
7. Bangun industrialisasi nasional.
8. Hentikan kriminalisasi aktivis dan masyarakat adat.
9. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
10. Evaluasi sistem pemilu.
Ancaman Pemakzulan Prabowo-Gibran
GMNI Jakarta Selatan mengancam akan mendorong pemakzulan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
“Kami mendesak DPR segera membuka rapat pemakzulan Gibran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran konstitusi dan etika demokrasi,” tegas Dendy.
Gerakan “Potong Satu Generasi”
Gerakan ini bukan sekadar tuntutan pergantian kepemimpinan, melainkan upaya memutus mata rantai Orde Baru yang masih mengakar di birokrasi dan militer.
“Kami tidak anti-generasi tua, tapi kami anti-korupsi, anti-otoritarian, dan anti-pengkhianatan reformasi,” jelas Dendy.
GMNI Jakarta Selatan berencana menggelar aksi massadj DPR untuk mendesak realisasi tuntutan mereka.
“Jika pemerintah tetap abai, kami siap memobilisasi gerakan mahasiswa dan rakyat untuk menggulingkan rezim yang korup ini,” tandas Dendy.
Langkah yang dilakukan oleh GMNI Jaksel dinilai sebagai bentuk tekanan terbesar dari kalangan mahasiswa untuk rezim prabowo. (*)
