MARHAEN.ID.JAKARTA. Sejak Kamis (17/4/2025) dini hari, diseluruh ruas jalan Tanjung Priok Jakarta Utara mengalami kemacetan yang luar biasa akibat dari Volume kendaraan yang sangat padat, didominasi oleh truk-truk peti kemas yang antre untuk melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok. Dengan kejadian ini banyak masyarakat yang mengalami kerugian materi maupun non materi.
Banyak pengamat menyoroti peristiwa ini dan meminta pencopotan seluruh direksi Pelindo.
Ketua Umum Persaudaraan Betawi Jakarta Utara Drs. Irian Djaya Asdan yang ditemui siang kemarin (20/04/2025) mangatakan ” Saya rasa nggak perlulah pencopotan direksi yang diperlukan itu pembenahan manajemen bongkar muatnya yang harus diatur ulang..” ungkapnya.
Lebih lanjut beliau mengatakan Didalam pelabuhan tanjung priok itu sudah terlalu padat aktifitas bongkar muatnya dan beroperasi 24 jam, bukan hanya siang, malam pun sering juga terjadi kemacetan,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan Pelindo sendiri banyak anak usahanya yang jenis usahanya sama menangani bongkar muat peti kemas antara lain ada PT. IPC TPK, PT. NPCT1, TPK Koja, PT. JICT dan PT. IKT Car Terminal ( Pelabuhan khusus bongkar muat kendaaran Ekspor Import), PT. MTI yang semuanya itu anak usaha Pelindo, diluar Pelindo sendiri ada Pertamina, Bogasari dll, bila semuanya melakukan kegiatan bongkar muat di waktu bersamaan ya dampaknya akan terjadi kemacetan di seluruh ruas jalan di wilayah tanjung priok dan sekitarnya.
Maka saran saya yang juga sebagai warga Jakarta Utara, Pertama, Perbaiki sistem manajemen bongkar muatnya, Kedua, Sediakan lahan parkir truk truk petikemas didalam pelabuhan dan yang Ketiga, ini lebih ekstrim untuk mengurangi aktifitas volume kendaraan yang padat pindahkan beberapa perusahaan yang mempunyai jenis usaha yang sama ke daerah lain misalnya ke pelabuhan Patimban Subang, sehingga tidak semuanya numpuk di pelabuhan tanjung priok.
Untuk point yang ketiga ini perlu keterlibatan pusat dalam hal ini kementrian BUMN.
Kasihan masyarakat sekitarnya jadi kena imbasnya masyarakat juga seharusnya dapat kompensasi bukan hanya pelaku usaha saja yang dapat kompensasi, ungkapnya.
Terakhir dikatakan ” sudah saatnya Pelindo berbenah, tidak perlu pencopotan direksi” pungkasnya menutup pembicaraan.
