Suryokoco Suryoputro
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, menghadapi tantangan besar dalam kepemimpinannya. Saat ini, desa membutuhkan arah kebijakan yang lebih jelas dan nyata untuk mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto, terutama dalam ketahanan pangan berbasis desa dan penguatan ekonomi lokal melalui BUMDes. Namun, di tengah tantangan tersebut, pendekatan yang diambil oleh Yandri masih berkutat pada administrasi dan pencitraan, bukan pada penguatan tenaga pendamping desa yang menjadi ujung tombak pembangunan desa.
Hentikan Polemik TPP Eks Caleg, Pekerjakan Semua yang Telah Mendapatkan SK
Salah satu persoalan yang harus segera diselesaikan oleh Yandri adalah polemik terkait TPP eks caleg. Hingga saat ini, status mereka masih menggantung akibat keputusan yang tidak konsisten dari Kementerian Desa. Padahal, banyak di antara mereka yang telah mendapatkan SK perpanjangan kontrak dan seharusnya bisa langsung bekerja tanpa hambatan administratif.
Yandri harus segera menghentikan polemik ini dengan memastikan bahwa semua TPP yang telah memiliki SK tetap dapat bekerja tanpa diskriminasi. Jika ada evaluasi yang perlu dilakukan, maka proses tersebut harus berjalan secara transparan dan tidak dijadikan alat politik untuk mengganti pendamping dengan alasan yang tidak objektif.
Fokus pada Penguatan Pendamping Desa
Saat ini, tenaga pendamping desa (TPP) yang telah mendapatkan SK harus segera dipersiapkan agar dapat bekerja secara maksimal dalam mendukung program strategis nasional. Daripada sibuk dengan agenda kerja sama yang tidak membumi dan justru membebani desa, Kementerian Desa seharusnya fokus pada membangun sistem evaluasi kinerja yang terukur dan transparan bagi TPP.
Pemerintah perlu memastikan bahwa pendamping desa bekerja sesuai dengan kebutuhan desa, bukan sekadar memenuhi tuntutan administratif yang berlebihan. Evaluasi kinerja yang objektif akan memastikan bahwa hanya tenaga pendamping yang benar-benar berkualitas yang dapat bertahan dan berkembang, tanpa intervensi politik yang justru melemahkan efektivitas program desa.
Evaluasi Menyeluruh dengan Keterlibatan Pihak Eksternal
Untuk memastikan profesionalisme dan efektivitas TPP, evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan. Namun, evaluasi ini tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kementerian semata. Yandri harus melibatkan pihak eksternal yang independen agar proses evaluasi berjalan secara transparan dan akuntabel.
Evaluasi ini harus mencakup aspek kinerja individu, kontribusi terhadap desa, serta keterlibatan dalam berbagai program pembangunan. Dengan sistem evaluasi yang jelas dan terstruktur, kementerian dapat memastikan bahwa hanya tenaga pendamping terbaik yang tetap bekerja, tanpa ada unsur subjektivitas atau kepentingan politik.
Mendukung Program Ketahanan Pangan Prabowo
Salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo adalah ketahanan pangan. Desa memiliki peran kunci dalam mewujudkan agenda ini, mengingat potensi besar yang dimiliki dalam sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Namun, tanpa tenaga pendamping desa yang mumpuni, program ini akan sulit dijalankan dengan baik.
Kementerian Desa harus segera merancang program pelatihan bagi pendamping desa agar mereka memiliki keterampilan teknis dalam mendukung ketahanan pangan berbasis desa. Ini termasuk peningkatan kapasitas dalam manajemen BUMDes, pengelolaan lahan produktif, dan pemasaran hasil pertanian melalui koperasi desa. Dengan pendekatan ini, desa dapat menjadi pusat produksi pangan yang berdaya saing tinggi.
Membangun Sinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih
Selain BUMDes, koperasi desa Merah Putih menjadi salah satu inisiatif penting dalam menggerakkan ekonomi desa. Sayangnya, banyak koperasi desa yang masih menghadapi kendala dalam pengelolaan dan kerja sama dengan BUMDes. Di sinilah peran Kementerian Desa sangat penting untuk memastikan pendamping desa memiliki kompetensi dalam mendukung koperasi desa agar bisa berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional.
Yandri harus memimpin langkah konkret dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang kuat dengan menghubungkan koperasi desa dan BUMDes dalam satu sistem yang saling mendukung. Pendamping desa harus diberi peran strategis dalam mendampingi pengelola koperasi, sehingga mereka dapat menjalankan usaha secara profesional dan mandiri.
Meninggalkan Kebiasaan Lama: Administrasi dan Pencitraan
Salah satu kritik terbesar terhadap kepemimpinan di Kementerian Desa adalah kebiasaan terjebak dalam administrasi yang berlebihan serta agenda pencitraan politik yang tidak berdampak langsung pada desa. Instruksi untuk memviralkan berita menteri di media sosial, misalnya, bukanlah hal yang seharusnya menjadi prioritas.
Yandri perlu meninggalkan pendekatan ini dan beralih ke kebijakan yang lebih substantif. Kementerian Desa harus menjadi institusi yang fokus pada hasil nyata di lapangan, bukan hanya sibuk dengan rapat-rapat di kantor. Dengan memastikan bahwa tenaga pendamping desa benar-benar bekerja untuk desa, maka keberlanjutan pembangunan desa akan lebih terjamin.
Kesimpulan: Saatnya Berpihak pada Desa
Menteri Desa Yandri Susanto memiliki kesempatan besar untuk menciptakan perubahan nyata bagi desa, tetapi hal itu hanya bisa terjadi jika ia meninggalkan pola kerja lama dan mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan desa. Penguatan tenaga pendamping desa, evaluasi kinerja yang transparan dan melibatkan pihak eksternal, serta dukungan terhadap program ketahanan pangan Prabowo harus menjadi prioritas utama.
Saat ini bukan waktunya untuk berpolitik atau sekadar membangun citra. Desa membutuhkan kebijakan yang konkret dan nyata. Jika Yandri benar-benar ingin meninggalkan jejak positif dalam kepemimpinannya, ia harus segera mengambil langkah strategis dalam memastikan pendamping desa menjadi ujung tombak pembangunan yang efektif dan profesional. Menghentikan polemik TPP eks caleg dan segera mempekerjakan semua yang telah mendapatkan SK adalah langkah awal yang harus segera dilakukan demi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan desa.
